Menurut Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang ( YAPERMA ) Moch.Anshory, S.H. Eksekusi jaminan Hak Tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan Kreditur selaku penerima Hak Tanggungan apabila Debitur selaku Pemberi Hak Tanggungan cidera janji melalui Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas serta Benda Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Menurut Pasal 6 Undang undang Hak Tanggungan tersebut dinyatakan apabila Debitur Wanprestasi ( Cidera Janji ), maka pemegang Hak Tanggungan mempunyai Hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas Kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
Pelaksanaan lelang melalui Pasal 6 Undang undang Hak Tanggungan yang tanpa melalui pertolongan Hakim ataupun Fiat eksekusi dari pengadilan, secara teoritis pasal tersebut terkendala dengan pasal 26 UU HT “Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai
eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan“.
Pelaksanaan lelang eksekusi obyek Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang undang Hak Tanggungan di KPKNL diseluruh Indonesia dalam praktek berpedoman pada ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang undang Hak Tanggungan dan penyelesaiannya, berakibat Sangat Merugikan dan Menyengsarakan Masyarakat Indonesia khususnya yang sedang mengalami problem ekonominya terganggu ( kurang beruntung ).
Moch.Anshory menjelaskan Selama belum ada peraturan perundang undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 UUHT, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan. Sehingga untuk “sementara” sebelum ada peraturan perundangan undangan yang mengatur eksekusi Hak Tanggungan, maka eksekusi Hak Tanggungan didasarkan pada ketentuan Pasal 224 HIR. “Grosse dari akta hipotik dan surat hutang yang
dibuat di hadapan Notaris di Indonesia dan yang
kepalanya berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha esa” berkekuatan sama
dengan keputusan hakim”
Merujuk sikap tegas Pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung (MA), Pengadilan tidak membenarkan penjualan objek hipotik oleh Kreditur melalui lelang tanpa ada fiat dari Pengadilan Negeri setempat. Putusan MA NO.3021K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984 Dalam putusan ini MA menyatakan berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan lelang akibat Grosse Akta Hipotik yang memakai irah irah seharusnya dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri.
Pemerintah menjawab pertanyaan dan kerisauan kalangan perbankan melalui pengesahan Undang-undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Berdasarkan aturan ini jika Debitur Wanprestasi, maka Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan Hak mendahului Kreditur lain. Jadi, melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan bisa batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat.
Pertama, penjualan objek hak tanggungan bisa di lakukan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan.
Kedua, penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat satu bulan sejak pemberitahuan oleh pemberi atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak pihak berkepentingan. Pemberitahuan juga harus ditambahkan pengumuman minimal didua (2) Media massa atau surat kabar.
Ketiga, tidak ada pihak yang keberatan.
Persoalannya, Debitur tak selamanya menerima begitu saja eksekusi.
Debitur melakukan perlawanan, jika perlawanan ini diterima, Pengadilan akan memprosesnya sebagai perkara biasa. Hal ini akan menyita waktu, tenaga, dan biaya bagi perbankan, perlu adanya pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 6 Undang undang Hak Tanggungan, jika Debitur cidera janji atau Wanprestasi, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Pelunasan piutang diambil dari hasil lelang. Inilah yang lazim disebut Parate Eksekusi.
Rumusan ini berasal dari pasal 1178 ayat (2) Kuhperdata. “diperkenankanlah kepada siberpiutang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu, janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211.”
Merujuk rumusan pada Pasal 6 UUHT, proses eksekusi yang dilakukan tanpa campur tangan atau melalui Pengadilan dengan kata lain, tak perlu meminta fiat inilah yang dalam praktek bisa membingungkan.
Memang, sebagian besar ketua pengadilan menganut prinsip eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan, yang berarti mengesampingkan rumusan Pasal 6 UUHT tetapi, tetap saja sering timbul hambatan dan persoalan Hukum dilapangan.
Salah satu penyebab adalah putusan MA NO.3021/K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984 yang menyatakan Parate Eksekusi yang dilakukan dengan meminta persetujuan ketua pengadilan negeri meskipun didasarkan Pasal 1178 ayat (2) Kuhperdata adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Lelang yang dilakukan menjadi batal.
Apabila rasio pertimbangan MA dalam putusan tadi diikuti, maka fungsi dari janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (yang menyangkut hak tanggungan menurut pasal 6 UUHT jo pasal 11 ayat (2) huruf “e” UU Hak Tanggungan) menjadi kehilangan maknanya. Sebab, ciri pokok dari Parate Eksekusi berdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri adalah eksekusi dilakukan tanpa fiat ketua pengadilan. Kalau tetap harus ada fiat, Parate Eksekusi sama saja dengan Eksekusi pada Grosse Akta Hipotik dan surat hutang yang mempunyai titel Eksekutorial. Telah terjadi pergeseran pengertian Parate Eksekusi menurut Doktrin. Namun pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan yang masih memerlukan fiat ketua pengadilan bukanlah merujuk pada putusan MA tadi, melainkan tersirat dari pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan dan penjelasannya.
Sertifikat Hak Tanggungan memuat Irah irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”, dengan demikian sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui tata cara dan menggunakan lembaga Parate Eksekusi sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia. Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan pasal 20 ayat (1) huruf “b” Jo pasal 14 Undang undang Hak Tanggungan ini memerlukan campur tangan Pengadilan. Hal ini disebabkan karena masih adanya pandangan bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT jo pasal 11 ayat (2) huruf “e” tetap memerlukan fiat/ijin eksekusi Pengadilan.
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, upaya upaya penyelamatan Kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:
A) Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan Syarat syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali Kredit atau jangka waktu kredit, termasuk grade periode atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran atau tidak.
B) Persyaratan kembali (Reconditioning), dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat syarat perjanjian kredit, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan Kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari Kredit menjadi perusahaan.
C) Penataan kembali (Restrukturing) yaitu suatu upaya dari Bank yang berupa melakukan perubahan perubahan Syarat syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan Kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari Kredit menjadi Equity Perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling dan atas Reconditioning.
Pada akhir penjelasannya Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Anak Pejuang Rakyat Malang ( YPK YAPERMA ), menghimbau, Masyarakat yang asetnya dilelang tanpa fiat Ketua Pengadilan disarankan melakukan upaya hukum perlawanan di Pengadilan Negeri Dimana domisili Bank ( Tergugat ) berkantor.
“SEMOGA BERMANFAAT TERIMA KASIH. ”
Advocacy Consumer Protection 